Marzuki Alie Beber Penyebab Bobroknya DPR

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Marzuki Alie, membantah menyebut bahwa sebanyak 70 persen anggota DPR membawa petaka. Menurut Marzuki, seluruh anggota DPR dengan proporsi 70 persen anggota baru itu, tidak didukung sistem yang baik, baik itu sistem di partai, dan DPR. Kondisi ini yang membuat petaka dan bobroknya DPR.

Sistem yang tidak baik apa yang dimaksud Marzuki? Menurut Marzuki, persoalannya ada pada beberapa hal, antara lain rekrutmen politik yang tidak jelas, tidak ada pembinaan yang terstruktur dan sistematis di partai, serta tidak ada gradasi dalam pembinaan di partai.

"Itu mengakibatkan mereka yang masuk di DPR sebagian tidak siap melaksanakan tugasnya sebagai anggota DPR," kata Marzuki Alie dalam keterangan tertulis kepada VIVAnews.com.

Marzuki menegaskan, kondisi itu tidak didukung dengan sistem pendukung yang kuat di DPR yakni seperti tenaga ahli yang memadai. Di negara demokrasi manapun, Marzuki melanjutkan, setiap anggota DPR diberikan tenaga ahli yang memadai untuk mendukung kerja anggota yang bermitra hingga 10 kementerian atau lembaga nonkementerian.

"Itulah sebabnya maka DPR merencanakan untuk menambah tenaga ahli. Saat ini baru ada dua orang," kata ketua DPR yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu.

Bagi Marzuki, tenaga ahli DPR yang sudah berpengalaman akan memberikan kontribusi yang jelas dan berperan penting. Tapi, bagi tenaga ahli yang tidak berpengalaman akan berimbas sebaliknya. "Yakni, hanya datang, absen, dan duduk," sindir dia. Kondisi tenaga ahli DPR itu ditambah lagi dengan masalah kedisiplinan.

"Inilah yang membuat malapetaka semakin bobroknya kondisi DPR," jelas Marzuki. Kondisi diperburuk dengan DPR periode masa lalu yang 'mewariskan' ketidakpercayaan DPR di mata publik. "Pada saat kami terima dari DPR lalu, hasil survei media nasional, kepercayaan publik hanya 24 persen, di bawah 25 persen," kata Marzuki.

Marzuki mengakui, Undang-Undang Partai Politik tidak memaksa partai untuk melakukan pembinaan. Karena memang tidak ada sanksi atas kewajiban yang dilakukan partai.